Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi perhatian utama pemerintah dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, itu dikarenakan populasi Provinsi Jawa Timur sangat besar.
Hal itu disampaikan Menko PMK dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Rabu, (01/03/23).
“Jadi walaupun prevalensi (prosentase) stuntingnya tidak besar, tetapi karena populasinya besar, maka efek agregatnya akan sangat besar untuk tingkat nasional. Karena itu Jawa Timur memang menjadi perhatian utama kita,” ungkapnya.
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang mengalami penurunan stunting pada tahun 2022. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka stunting di Provinsi Jawa Timur yaitu 19,2 persen. Target nasional 2024, stunting turun ke angka 14 persen. Terdapat 8 Kabupaten/Kota yang digali permasalahannya di Provinsi Jawa Timur, yakni Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lamongan, Ngawi, Jember, Tulungagung, dan Kota Batu.
Selain 8 Kabupaten/Kota tersebut, Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ini diikuti oleh, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak Bupati/Walikota se-Jatim, perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, serta sekitar 500 kades se-Jatim.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan bahwa ada sekitar 21 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan tajam di atas 18,4 persen. Namun, masih terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi stunting di atas 30 persen. Tentu hal ini, kata Emil, menjadi perhatian utama dalam penanganan stunting.
Selain itu, Menko PMK meminta agar penanganan kemiskinan ekstrem untuk memperhatikan intervensi spesifik, dari segi pemenuhan air bersih, air minum, sanitasi, dan perbaikan lingkungan. Menko PMK juga berpesan supaya Dana Desa dan program-program desa bisa difokuskan untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting. Baik itu untuk program tambahan pangan, ataupun melalui program Padat Karya Dana Desa.
Menko PMK mengatakan, Bupati Walikota bisa mengajukan data P3KE supaya intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting lebih tepat sasaran. Kemudian tiap daerah bisa melakukan validasi dan verifikasi data yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK.
Sebagai informasi, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi ke-12 yang disisir permasalahannya oleh Menko Muhadjir. Sebelumnya, rangkaian roadshow telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Bengkulu, dan NTB.