Trenggalek – Kamis (12/12/2019), Bappedalitbang melakukan pembahasan laporan akhir kajian konsep pengembangan wilayah Kabupaten Trenggalek. Pembahasan dilakukan di Ruang Nakula-Sadewa Bappedalitbang dengan dipimpin oleh Tony Widianto, S.Hut, M.Sc. selaku Kepada Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappedalitbang, dan dihadiri oleh seluruh perwakilan OPD yang terkait.
Kepada Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappedalitbang mengungkapkan “ kegiatan ini dimaksudkan untuk evaluasi terhadap konsep segitiga pembangunan wilayah dengan 3 kutub pertumbuhannya. Kami menginginkan bagaimana gap pembangunan yang sebelumnya diusung melalui segitiga pembangunan itu bisa terpenuhi dalam bentuk konsep yang dimulai dari daerah-daerah diantaranya, jadi kami tidak membayangkan bentuknya seperti apa, yang penting tujuan kita meratakan pembangunan tercapai”.
Kajian konsep pengembangan wilayah ini bermaksud untuk mendukung keterkaitan pembangunan antar kawasan di Kabupaten Trenggalek. Tujuannya adalah merumuskan konsep kebijakan yang tepat untuk mempercepat terwujudnya pembangunan wilayah. Hasil kajian ini menjawab tiga sasaran yaitu :
1) Isu prioritas pengembangan wilayah diantaranya : a) pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan (ekonomi), b) mitigasi bencana (fisik lingkungan), c) kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan (sosial).
2) Pusat pertumbuhan wilayah diantaranya : orde I (Trenggalek), orde II (Watulimo, Panggul), orde III (Tugu, Munjungan, Durenan, Pogalan, Karangan), orde IV (Dongko, Pule, Gandusari), dan orde V (Suruh, Bendungan, Kampak).
3) Model pengembangan wilayah : limas pertumbuhan wilayah.
Model pengembangan wilayah Kabupaten Trenggalek dengan limas pertumbuhan wilayah telah mendukung tujuan penataan ruang RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2039 yaitu “terwujudnya Kabupaten Trenggalek sebagai pusat pertumbuhan kawasan selatan Jawa Timur melalui pengembangan pariwisata dan pertanian yang berwawasan lingkungan dan tangguh bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan”.